Siabu-Madina// busertipikor.com Suasana khidmat dan penuh rasa syukur menyelimuti kediaman Sawal, wartawan Mabes News Biro Mandailing Natal (Madina), saat melangsungkan acara memasuki rumah baru di Desa Hutabaringin, Kecamatan Siabu, Kamis (23/04/2026). Acara yang berlangsung sederhana namun bermakna ini dihadiri oleh sanak keluarga, tokoh masyarakat,kerabat dekat, serta rekan-rekan sejawat dari insan pers. Kehadiran rumah baru ini…
14 Tahun Tanpa Kepastian, Ali mutiara, Desak Pengembalian Hutan Adat dari PT PSU
14 Tahun Tanpa Kepastian, Ali mutiara, Desak Pengembalian Hutan Adat dari PT PSU
Madina ,Belasan tahun menunggu tanpa hasil, masyarakat Lingga Bayu yang tergabung dalam Koperasi Unit Desa (KUD) Sikap Mandiri akhirnya mencapai titik jenuh. Nota kesepahaman (MoU) yang telah terjalin selama 14 tahun dengan PT Perkebunan Sumatera Utara (PT PSU) dinilai gagal total dalam menyejahterakan rakyat.
Sebanyak 600 anggota KUD yang seharusnya sudah menikmati Sisa Hasil Produksi (SHP) dari kebun produktif, kini hanya bisa gigit jari. Lahan yang diserahkan oleh Lembaga Adat Lingga Bayu dengan harapan menjadi motor penggerak ekonomi warga, justru terbengkalai dan tidak memberikan azas manfaat sama sekali.
Kekecewaan warga semakin memuncak setelah beredarnya informasi dari manajemen PT PSU di Medan yang menyatakan bahwa perusahaan tidak memperoleh penyertaan modal dari APBD Provinsi Sumatera Utara. Kondisi keuangan perusahaan yang tidak likuid ini dinilai menutup pintu rapat-rapat bagi terwujudnya lahan plasma yang dijanjikan.
” Sangat tidak mungkin lahan adat itu menjadi plasma jika perusahaan ‘Bapak Angkat’ dalam kondisi tidak sehat secara finansial. Ini bukan lagi sekadar keterlambatan, tapi bentuk penzaliman terhadap hak-hak masyarakat adat,” ujar Ali Mutiara Rangkuti salah satu anggota KUD Sikap Mandiri, Kamis (26/2).
Di sampaikan Anggota KUD lewat bay WhatsApp pada awak media dan tim
Menyikapi kebuntuan ini, Ali Mutiara tokoh Pantai barat mendesak langkah nyata dari pemangku kepentingan setempat seperti Camat Lingga Bayu dan Pengurus KUD didesak untuk segera memfasilitasi pertemuan dengan Direktur PT PSU serta Gubernur Sumatera Utara guna meminta pengembalian Hutan Adat, agar masyarakat bisa mencari mitra strategis atau “Bapak Angkat” baru yang lebih kompeten dan memiliki modal kuat, dengan persetujuan Bupati Mandailing Natal (Madina).
” Segera melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) untuk mengganti Ketua KUD yang telah mengundurkan diri, demi menjamin legalitas dan kelancaran birokrasi koperasi,” lanjut Ali Mutiara.
” Kami butuh kepastian, bukan janji di atas kertas yang sudah usang selama 14 tahun. Tanah itu adalah tanah adat kami, tujuannya untuk kesejahteraan, bukan untuk dibiarkan tidur tanpa hasil,” tambahnya lagi.
