Polri Perkuat Ekosistem Jagung Nasional, Akses KUR dan Serapan Bulog Diperluas

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memperkuat perannya dalam mendukung kebijakan ketahanan pangan nasional dengan memfasilitasi akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta memastikan penyerapan hasil panen jagung oleh Perum Bulog. Langkah ini ditujukan untuk memperbaiki tata niaga jagung sekaligus melindungi petani dari tekanan harga di tingkat produksi.

Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi ketahanan pangan yang digelar di Mabes Polri, Jumat (6/2/2026). Rapat dihadiri perwakilan Kementerian Pertanian, Perum Bulog, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), asosiasi pabrik pakan ternak, serta Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia mengikuti kegiatan secara daring.

Karobinkar SSDM Polri selaku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri, Brigjen Pol Langgeng Purnomo, mengatakan bahwa penguatan ekosistem jagung menjadi salah satu agenda strategis dalam menjaga stabilitas pangan nasional.

“Evaluasi kinerja menunjukkan bahwa pada 2025 Indonesia mampu memenuhi kebutuhan jagung pakan ternak tanpa impor. Capaian ini perlu dijaga melalui konsolidasi lintas sektor agar kinerja pada 2026 lebih terarah dan berkelanjutan,” ujar Langgeng.

Pembiayaan Pertanian Diperkuat
Di sisi hulu,

Polri memfasilitasi kelompok tani jagung untuk memperoleh akses pembiayaan melalui skema KUR yang disalurkan bank-bank anggota Himbara. Skema ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi petani sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan informal.

Sejumlah wilayah telah menjadi lokasi implementasi program, di antaranya Nagreg dan Ciamis, Jawa Barat. Petani di wilayah tersebut memperoleh modal untuk kembali menanam dan meningkatkan luas tanam jagung.

Senior Vice President BRI Danang Andi Wijanarko menyampaikan bahwa sektor perbankan menyiapkan dukungan pembiayaan yang signifikan. “Pada 2026, BRI menyiapkan plafon KUR Mikro sebesar Rp180 triliun, termasuk untuk sektor pertanian dan pengembangan ekosistem jagung,” kata Danang.

Bulog Amankan Harga Petani
Di sektor hilir,

Polri bekerja sama dengan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen jagung petani sesuai kebijakan pemerintah. Pengadaan jagung tahun 2026 mengacu pada Surat Dinas Internal Bulog Nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tertanggal 12 Januari 2026, dengan target pengadaan 1 juta ton untuk Cadangan Pangan Pemerintah.
Harga pembelian ditetapkan sebesar Rp6.400 per kilogram, sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).

Mekanisme ini diharapkan memberikan kepastian harga dan menjaga stabilitas pasar jagung.
“Fokus kami adalah memastikan harga di tingkat petani sesuai HPP. Di beberapa wilayah, seperti Jawa Barat dan Kalimantan Selatan, skema ini telah berjalan dan memberikan kepastian bagi petani,” ujar Langgeng.

Pendekatan Terintegrasi
Program ketahanan pangan jagung diarahkan pada penguatan ekosistem secara menyeluruh, mulai dari pengembangan lahan tidur, pendampingan manajerial kelompok tani, hingga penguatan tata niaga. Dengan pendekatan terintegrasi, petani diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara berkelanjutan.

Rapat koordinasi ketahanan pangan tahun 2026 ini menegaskan pentingnya sinergi lintas kementerian, lembaga, BUMN, dan sektor perbankan dalam menjaga kemandirian jagung nasional serta memperkuat ketahanan pangan Indonesia.(BOYS-3)