​Persoalan keadilan distribusi bantuan sosial dan perbaikan infrastruktur menjadi isu sentral yang mewarnai Reses Tahap I Tahun 2026 Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara. Wakil Ketua I DPRD Batu Bara, Nurhaji, turun langsung menyapa konstituennya di Daerah Pemilihan (Dapil) II guna menjemput aspirasi yang selama ini tersumbat di tingkat desa.

​Kegiatan yang berlangsung di Dusun V Merbau Kanan, Desa Karang Baru, Selasa (17/2/2026), menjadi panggung bagi warga Kecamatan Talawi dan Datuk Tanah Datar untuk mengadu langsung kepada wakil mereka.

​Sengkarut Data PKH di Akar Rumput

​Salah satu bahasan yang mencuat dan memicu diskusi hangat adalah penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH). Warga secara terbuka menyampaikan keluhan mengenai distribusi bantuan sosial yang dinilai masih kerap salah sasaran.

​Ketidaksesuaian data antara administrasi dan realita kemiskinan di lapangan dituding menjadi penyebab bantuan belum menyentuh keluarga yang benar-benar membutuhkan. Warga mendesak agar dilakukan verifikasi ulang yang lebih transparan agar keadilan sosial dapat dirasakan secara merata.

​Infrastruktur Jalan yang Kian Memprihatinkan

​Selain bantuan sosial, urusan “perut” dan ekonomi warga juga terancam oleh buruknya infrastruktur. Kerusakan jalan di wilayah tersebut, yang diperparah oleh dampak bencana alam beberapa waktu lalu, menjadi poin krusial yang disampaikan jemaat reses.

​”Jalan ini adalah nadi kami untuk bekerja dan akses anak-anak menuju sekolah. Kami berharap perbaikan tidak sekadar janji, tapi segera direalisasikan,” ujar salah seorang warga dengan nada penuh harap dalam sesi tanya jawab.

​Kerusakan akses ini dinilai menjadi hambatan serius bagi mobilitas warga pesisir dan pedesaan di Kecamatan Datuk Tanah Datar dalam mendistribusikan hasil bumi maupun aktivitas harian.

​Komitmen Pengawalan Anggaran

​Menanggapi rentetan keluhan tersebut, Nurhaji yang didampingi oleh pengurus partai dan pendamping kegiatan, Suwito, menegaskan bahwa jabatan yang diembannya adalah alat untuk memperjuangkan hak rakyat.

​”Reses bukan sekadar seremonial rutin. Ini adalah instrumen konstitusional. Seluruh catatan dari Merbau Kanan akan saya bawa ke meja pembahasan DPRD untuk dikoordinasikan dengan instansi terkait di Pemkab Batu Bara,” tegas politisi Partai Gerindra tersebut.

​Ia menambahkan bahwa fungsi pengawasan DPRD akan diperketat, terutama dalam memastikan program pemerintah daerah benar-benar berpijak pada kebutuhan riil, bukan sekadar proyek pembangunan tanpa dampak nyata.

​Harapan Melalui Jembatan Solusi

​Kegiatan yang ditutup dengan doa oleh penasihat partai, Katijan, ini berlangsung dengan tertib namun penuh energi antusiasme. Bagi warga di perbatasan kecamatan tersebut, kehadiran Nurhaji diharapkan menjadi jembatan solusi yang mampu meruntuhkan tembok birokrasi, terutama dalam perbaikan data kemiskinan dan pemulihan infrastruktur jalan yang sudah lama dinanti.

​Di tengah dinamika sosial tahun 2026 ini, keberanian warga bersuara dan kesediaan legislator mendengar menjadi modal penting bagi pembangunan Kabupaten Batu Bara yang lebih inklusif. (Boys-3)