Wwwbusertipikor.com Mandailing Natal— Gerakan Tanam Padi/Sawah dengan Metode PM-AAS digelar di Kelurahan Siabu, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal pada, Kamis,(05/11/2026). Kegiatan ini diikuti petani dan masyarakat setempat. Gerakan tanam dilakukan secara bersama-sama di areal persawahan Kelurahan Siabu sebagai upaya meningkatkan produktivitas padi di wilayah tersebut. Bupati Madina H.Saipullah Nasution Mengatakan, Melalui Metode PM-AAS, petani diharapkan…
Penyaluran DBH Pajak, Pemkab Madina Dapat Rp12,75 M
Wwwbusertipikor.com Medan, – Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Pemkab Madina) menerima Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) senilai Rp12,75 miliar untuk penyaluran pada 31 Agustus 2026.
DBH tersebut disalurkan dalam Rapat Koordinasi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Provinsi ke kabupaten/kota yang dibuka oleh Gubernur Muhammad Bobby Afif Nasution di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubsu, Medan, pada Senin, 31 Agustus 2026.
Dalam kesempatan ini, DBH untuk Madina diterima Wakil Bupati Atika Azmi Utammi Nasution yang hadir bersama kepala UPT SAMSAT Panyabungan, kepala UPT SAMSAT Natal, Kepala Badan Pendapatan Daerah Ahmad Yasir Lubis, dan Awal Ramdhani Lubis dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Madina.
Dalam arahannya, Gubsu Bobby menyampaikan wacana Pemprovsu menyesuaikan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di daerah tertentu untuk mendorong pemerataan penerimaan kabupaten/kota. Rencana itu berkaitan dengan penerapan kebijakan opsen PKB.
Gubernur menjelaskan, penerapan opsen PKB itu merupakan langkah nyata dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, dari sisi kuantitas terdapat perbedaan mencolok antara daerah yang memiliki jumlah kendaraan yang banyak dengan daerah yang kendaraannya sedikit.
“Dengan kebijakan opsen ini, penerimaan itu langsung masuk untuk kabupaten-kota. Kalau dahulu dibagi ke daerah lain, sekarang itu sesuai jumlah kendaraan,” kata Bobby.
Gubsu melihat pajak kendaraan beberapa daerah perlu diturunkan sehingga masyarakat memilih untuk tidak membeli mobil ke Medan yang berujung meningkatnya pendapatan pajak ibu kota provinsi itu.
Di sisi lain, Gubsu Bobby mengapresiasi peran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), khususnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, yang terus memberikan bimbingan dalam peningkatan pelayanan masyarakat dan penerimaan daerah.
Senada dengan itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Agus Fatoni juga mengapresiasi Gubsu Bobby yang menginisiasi rakor tersebut. Dia menuturkan, peningkatan PAD Sumut merupakan sesuatu yang membanggakan.