Wwwbusertipikor.comPEKANBARU: Ikatan Mahasiswa Mandailing Natal (IMA Madina) Pekanbaru, mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana Korupsi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari tingkat pusat hingga daerah, khususnya Sumatera Utara. Demikian hal ini disampaikan Oleh Ketua Umum IMA Madina Pekanbaru, Gusti Pardamean Nasution, Kamis Malam(03/06) Via Selular dari Kota Pekanbaru…
Tanggul Jebol di Aek muara sada, Ketua IJEN Sumut Ismed Harahap Desak Perbaikan Cepat dan Permanen
Tanggul Jebol di Aek muara sada, Ketua IJEN Sumut Ismed Harahap Desak Perbaikan Cepat dan Permanen
SIABU (01/03/2026) – Menanggapi peristiwa jebolnya tanggul di kawasan Huraba, Kecamatan Siabu, Ketua Ikatan Jurnalis Ekonomi & Niaga (IJEN) Sumatera Utara, Ismed Harahap, memberikan pernyataan keras terkait dampak lingkungan dan ekonomi yang menghantui masyarakat sekitar.
Kejadian yang berlangsung pada Minggu (01/03) ini telah menyebabkan kekhawatiran besar, terutama bagi para petani dan warga yang menggantungkan hidup pada aliran air serta keamanan infrastruktur tersebut.
Ismed menegaskan bahwa pemerintah daerah dan instansi terkait tidak boleh sekadar melakukan penanganan “tambal sulam”. Dibutuhkan solusi permanen agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.
“Jebolnya tanggul ini bukan sekadar masalah infrastruktur, tapi masalah perut. Ratusan hektar lahan pertanian terancam gagal panen jika distribusi air terganggu atau justru merendam pemukiman,” ujar Ismed.
Beliau juga menyoroti pentingnya pengawasan terhadap kualitas proyek pemeliharaan tanggul yang selama ini berjalan, guna memastikan spesifikasi bangunan sesuai dengan debit air yang ada.
”Kami meminta pihak berwenang segera turun ke lapangan. Jangan tunggu dampak sosialnya meluas. Koordinasi antara Dinas PU dan BPBD harus dipercepat hari ini juga,” tegas Ismed Harahap saat meninjau lokasi di Siabu
Hingga berita ini diturunkan, warga bersama unsur relawan masih berupaya melakukan tindakan darurat secara swadaya. Namun, volume air yang tidak menentu memerlukan alat berat dan material penguat dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi.


