Bupati Mandailing Natal Hadiri High Level Meeting -Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM-TPID) se-Sumatera Utara.
Medan, busertipikor–Bupati Mandailing Natal, H. Saipullah Nasution menghadiri agenda penting High Level Meeting – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (HLM-TPID) se-Sumatera Utara yang berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Hari Jumat, 6 Februari 2026.
Agenda ini digelar Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama pemerintah kabupaten/kota se-Sumatera Utara dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga komoditas pangan strategis menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idul Fitri 2026 serta Launching Peta Jalan (Roadmap) Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Utara 2025-2027.
Rapat HLM dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Utara dan dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Utara, para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara, Direktur BUMD, BLUD dan BMD Kementerian Dalam Negeri, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (Bulog) serta instansi/dinas teknis terkait se-Sumatera Utara.
HLM-TPID se-Sumatera Utara mengusung tema “Akselerasi Ketahanan Pangan untuk Mendukung Program Strategis Nasional”, dengan fokus utama pada langkah antisipatif pengendalian inflasi di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang Ramadhan dan Idul Fitri Tahun 2026.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Utara, Dr. Rudy B. Hutabarat, menyampaikan bahwa tekanan inflasi berpotensi meningkat seiring naiknya permintaan bahan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dan sinergi TPID melalui peningkatan pasokan, kelancaran distribusi, keterjangkauan harga, dan komunikasi efektif. Bank Indonesia juga mendukung penuh Roadmap Pengendalian Inflasi Daerah Sumatera Utara Tahun 2025-2027 dan roadmap agar dijadikan pedoman bersama untuk pengendalian inflasi yang terarah dan berkelanjutan.
Gubernur Sumatera Utara dalam arahannya menegaskan bahwa pengendalian inflasi menjelang HBKN Tahun 2026 menjadi perhatian serius pemerintah provinsi. Ia menekankan pentingnya komunikasi publik yang efektif untuk mencegah kepanikan masyarakat, penguatan peran TPID di daerah, serta optimalisasi peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mendukung rantai pasok komoditas pangan strategis.
Secara year-on-year (y-o-y) inflasi Sumatera Utara sebesar 3,81% dipicu oleh kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil inflasi 0,92%. Komoditas penyumbang deflasi Januari 2026 month to month (m-t-m) yang paling utama antara lain: cabai merah, cabai rawit, kelapa, bawang merah, bayam, sawi hijau, cabai hijau, wortel, kangkung, dan kentang.
Kelompok penyumbang inflasi Januari 2026 (y-o-y) yang paling utama adalah perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil inflasi 1,23%. Komoditas penyumbang inflasi Januari 2026 (y-o-y) yang paling utama antara lain: tarif listrik, emas perhiasan, beras, ikan dencis, daging ayam ras, ikan tongkol/ ikan ambuambu, ikan kembung/ikan gembung/ikan banyar/ikan gembolo/ikan aso-aso, akademi/perguruan tinggi, cabai rawit, sigaret kretek mesin (skm).
Gubernur juga mendorong peningkatan Kerjasama Antar Daerah (KAD) yang surplus dan defisit pangan guna menekan disparitas harga, serta meminta seluruh pemerintah kabupaten/kota meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kenaikan harga dan memastikan kelancaran distribusi bahan kebutuhan pokok.
Bupati Mandailing Natal turut didampingi oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kepala Dinas Perdagangan dan Bagian Perekonomian SDA Kabupaten Mandailing Natal. Kehadiran Bupati Mandailing Natal dan jajaran perangkat daerah ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan kebutuhan pokok, pemantauan harga pangan dan Gelar Pangan Murah (GPM) yang secara rutin dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok kebutuhan bahan pangan.
Pada kesempatan yang sama, acara HLM-TPID juga dirangkai dengan peluncuran Roadmap Pengendalian Inflasi Sumatera Utara 2025–2027. Roadmap ini menjadi pedoman strategis bagi seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara dalam menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dengan penerapan Strategi 4K yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
Melalui HLM dan peluncuran roadmap ini, diharapkan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara, dapat lebih solid dalam menghadapi tantangan inflasi. Dengan langkah bersama, stabilitas ekonomi daerah akan mendukung ketahanan ekonomi nasional, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terus ditingkatkan.( Rel- Zakaria)
